Kubu Prabowo Merasa Keberatan Atas Putusan Bawaslu Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi

Kubu Prabowo Merasa Keberatan Atas Putusan Bawaslu Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi – Team advokasi Pemenangan pasangan Calon presiden Calon wakil presiden Prabowo Subianto- Sandiaga Uno keberatan atas putusan Bawaslu Jateng, yg tak mengimplementasikan kasus 547 UU Pemilu berkaitan deklarasi 31 Kepala Daerah bersama dengan wakilnya memberi dukungan pasangan Joko Widodo ( Jokowi) – Ma’ruf Amin yg diinisiasi Gubernur Ganjar Pranowo di Solo.

” Benar-benar disayangkan tak dipakai kasus UU Pemilu. Jelas melanggar kok, tetapi kasus ini tak pernah difungsikan buat kepala daerah. Coba jika didalami kasus 547 UU Pemilu tentu mengenai, tak perduli STTP, layanan negara maupun lantaran bunyinya. Meski sebenarnya dalam kasus 122 UU no 5 tahun 2015 mengenai ASN petinggi negara itu termasuk juga kepala daerah tingkat kabupaten/kota dikelompokkan petinggi negara, ” kata team Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng, Listyani waktu di Bawaslu, Senin (25/2) .

Dalam kasus menyebutkan tiap-tiap petinggi negara yg dengan menyengaja membuat ketentuan atau bertindak yg menguntungkan atau merugikan satu diantaranya peserta Pemilu dalam jaman kampanye, dipidana penjara sangat lama 3 tahun serta denda Rp 36 juta.

” Tinjauan pleno Bawaslu tak temukan unsur pidana Pemilu. Itu yg membuat kami bertanya-tanya, harusnya mesti berani berlaku, aplikasikan UU Pemilu sebaik-baiknya, ” tuturnya.

Apabila hasil pleno Bawaslu Jateng tak temukan unsur pidana, mestinya dilaksanakan uji materi bersama dengan buat mendapat kebenaran yg sebenar-benarnya.

” Tetapi Bawaslu menyebutkan udah lakukan pendalaman pleno lewat saksi-saksi. Kami dapat apakah jika mereka menyebutkan demikian, tetapi kami terus lakukan upaya-upaya yg berbeda, ” ujarnya.

Pihaknya dapat mengawal masalah ini ke Bawaslu RI serta Kemendagri. ” Kami melakukan beragam usaha ke Bawaslu RI, serta Kemendagri, ” bebernya.

Kepala Divisi Humas serta Interaksi Antar Instansi Bawaslu Jateng, Rofiuddin mengatakan kalau himpitan dari team Prabowo-Sandi adalah perihal yg boleh-boleh saja.

” Jika ada pihak pelapor yg ada perkiraan pelanggaran pidana, itu resmi sah saja. Tetapi kami udah kaji detil bukti serta data. Kami tak temukan perkiraan pelanggaran Pemilu, ” tutur Rofiuddin.

Waktu terima kehadiran team Prabowo-Sandi, pihaknya sudah mengemukakan status proses perlakuan laporan. Diakuinya sudah lakukan sesuai dengan mekanisme serta kewenangan Bawaslu.

” Kami terima STTP. Point kami, kami udah menyerahkan hasil tinjauan ke Kemendagri. Silahkan (Kemendagri) lakukan tinjauan berdasar hasil tinjauan kami, ” ujarnya.

Tinjauan yg dilanjutkan pada Kemendagri, merujuk pada Undang-undang nomer 7 tahun 2017 kasus 455 ayat 1 huruf c mengenai Pemilu.

Dalam kasus itu, sengketa Pemilu terus diolah oleh Bawaslu tapi kalau bisa dibuktikan patuh jadi dilanjutkan ke lembaga berotoritas.