Majelis Hakim Vonis Pidana 2 Tahun Penjara Penyuap Wali Kota Pasuruan

Majelis Hakim Vonis Pidana 2 Tahun Penjara Penyuap Wali Kota Pasuruan – Majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara pada Muhammad Baqir sebab dapat di buktikan mengerjakan tindak pidana penyuapan pada Wali Kota Pasuruan, Setiyono. Vonis ini sama seperti tuntutan jaksa awal mulanya.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, Senin (25/2) . Hakim memandang kalau terdakwa dapat di buktikan dengan cara resmi serta menekankan udah mengerjakan penyuapan pada Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

” Menjatuhkan pidana saat 2 tahun penjara serta denda Rp 50 Juta subsider 2 bulan kurungan, ” tuturnya, Selasa (25/2) .

Dalam pertimbangannya, soal yang memberatkan, tindakan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedang soal yang memudahkan, terdakwa belum sempat dijatuhi hukuman.

” Atas putusan ini, baik terdakwa atau jaksa bisa memakai haknya buat terima, ajukan banding atau pikir-pikir dengan tempo 7 hari, ” kata hakim.

Atas putusan ini, terdakwa Muhammad Baqir langsung menjelaskan pikir-pikir. Soal sama dikatakan oleh jaksa penuntut umum dari KPK. ” Kami pikir-pikir yang mulia, ” tutur satu diantaranya jaksa.

Selain itu, satu diantaranya kuasa hukum Muhammad Baqir, Suryono Pane menjelaskan, ada sekian banyak pertimbangan hakim yang menurut dia tidak pas dengan realitas persidangan. Termasuk juga antara lain, tak memperhitungkan status justice colaborator terdakwa.

Tetapi, pihaknya masih akan memandang serta menanti sampai 7 hari dalam saat waktu pikir-pikir, buat hendak memutuskan apa akan terima atau jadi mengerjakan usaha hukum yang lain.

” Banyak barusan yang tak masuk dalam pertimbangan hakim, satu diantaranya bab status justice colaborator terdakwa. Kita nantikan saja kelak, apa akan terima atau mengerjakan usaha hukum berbeda, ” imbuhnya.

Awal mulanya, Muhammad Baqir dirasa udah menyogok Wali Kota Pasuruan Setiyono, berkenaan dengan pemasokan barang serta layanan di lingkungan Pemkot Pasuruan yang bersumber dari APBD Tahun Budget 2018. Wali Kota Pasuruan Setiyono, disangka beroleh jatah fee kira-kira 10 % dari nilai project sejumlah Rp 2, 2 miliar yang akan diselesaikan Baqir.

Project itu bersangkutan dengan project berbelanja modal gedung serta bangunan peningkatan pusat service upaya terpadu pada Dinas Koperasi serta Upaya Mikro di Pemkot Pasuruan.

Tidak cuma Setiyono serta Baqir, KPK ikut menentukan dua orang yang lain jadi terduga, yakni staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto serta staf pakar sekaligus juga pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo.