Prabowo Sandi Kembali Mengajukan Kasasi Ke MA

Prabowo Sandi Kembali Mengajukan Kasasi Ke MA – Mahkamah Agung (MA) menampik kembali kasasi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bab pendapat kebohongan Pemilihan presiden 2019 yg terbentuk, sistematis, serta masif (TSM) . MA menilainya objek permintaan ke dua Prabowo-Sandi tak pas.

” Mahkamah Agung (MA) ini hari, Senin, 15 Juli 2019, udah memotong permintaan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden H Prabowo Subianto serta H Sandiaga Salahuddin Uno jadi pemohon, Bawaslu serta KPU jadi termohon, dengan menjelaskan permintaan pemohon tak diterima serta membebankan terhadap pemohon buat membayar cost masalah sebesar Rp 1. 000. 000, (satu juta rupiah) , ” kata juru bicara MA Hakim Agung Andi Samsan Nganro , Senin (15/7/2019) .

Majelis hakim di pimpin Hakim Agung Supandi jadi ketua majelis. Mengenai penilaian majelis menampik permintaan kasasi ke dua Prabowo-Sandi salah satunya pada objek permintaan II tak pas buat diributkan lewat konflik pelanggaran administrasi Penentuan Umum (PAP) .

” Ini lantaran objek PAP berwujud penundaan pemastian pasangan calon sama seperti disebut dalam Clausal 463 ayat (4) serta (5) UU Nomer 7 Tahun 2017 terkait Penentuan Umum juncto Clausal 1 angka 13 Perma Nomer 4 Tahun 2017, namun incasu ketentuan disebut tidak sempat ada, ” katanya.

” Dan pada objek permintaan I udah diputus oleh MA lewat ketetapan Nomer 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yg menjelaskan permintaan pemohon ini tak diterima, sampai pada objek permintaan ini tak sama buat diperhitungkan. Karena itu, MA tak berotoritas mengadili objek konflik a quo, oleh sebab itu, permintaan pemohon mesti dikatakan tak diterima, ” susulnya.

Awal mulanya, Prabowo menuntut kembali bab pendapat kebohongan Pemilihan presiden yg terbentuk, sistematis, serta masif (TSM) pada tingkat kasasi. Tuntutan pertama Prabowo pun sudahlah tidak diterima MA.

Sama seperti didapati, Prabowo Subianto memohon MA menganulir ketentuan Bawaslu. Dalam Ketentuan Bawaslu Nomer 01/LP/PP/ADM. TSM/RI/00. 00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, Bawaslu menjelaskan laporan pendapat pelanggaran administrasi Pemilu terbentuk, sistematis, serta masif tidak bisa diterima.

Pada 26 Juni 2019, tuntutan itu dikatakan tak diterima dengan argumen yg ajukan tuntutan tidaklah Prabowo Subianto, namun Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, sampai tak punyai legal standing.

Tidak hanya itu, yg digugat selayaknya KPU, bukan Bawaslu. Dalam inti masalah, MA menjelaskan berdasar pada Ketetapan Mahkamah Agung (Perma) Nomer 4/2017, objek permintaan Pelanggaran Administrasi Penentuan Umum yaitu ketentuan KPU. Jadi objek tuntutan ketentuan Bawaslu tak penuhi penyisihan objek konflik Pelanggaran Administrasi Penentuan Umum.