Salah Satu Pabrik Di Jaktim Di Sanksi Dinas LH

Salah Satu Pabrik Di Jaktim Di Sanksi Dinas LH – Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta lakukan peninjauan tiba-tiba (sidak) berkaitan polusi udara. Peninjauan ini diprioritaskan pada cerobong asap industri serta pabrik di DKI Jakarta.

Team DLH DKI Jakarta, yang di pimpin Kadis DLH Andono Warih, datang di PT Mahkota Indonesia, Jakarta Timur, jam 09.30 WIB, Kamis (8/8/2019). Setiba di tempat, team DLH langsung masuk industri PT Mahkota Indonesia yang disangka menyalahi ketentuan lingkungan hidup.

Kelihatan ada banyak cerobong di industri ini. Tercium berbau asap yang menusuk di tempat.

Beberapa petugas Polsus Polda Metro Jaya kelihatan menyisir tempat. Mereka kelihatan ke arah tempat produksi asam sulfat unit II. Kelihatan di tempat ini asap warna putih serta berbau menusuk keluar dari satu cerobong asap.

Peninjauan ini dikerjakan berdasar pengamatan pada beberapa industri serta pabrik yang disangka menyalahi ketentuan lingkungan hidup. Sesudah peninjauan, Andono membacakan keputusan sangsi pada PT Mahkota Indonesia.

“Memutuskan ketetapan Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengenai aplikasi sangsi administratif desakan pemerintah pada PT Mahkota Indonesia,” kata Andono di tempat.

Andono menjelaskan, berdasar uji hasil laboratorium, PT Mahkota dikatakan dapat dibuktikan melanggar baku kualitas cerobong asap. Ia menyebutkan asap cerobong asam sulfat unit II menyalahi ketentuan masalah kualitas udara.

“Berdasar verifikasi lapangan serta uji laboratorium team perlakuan pengaduan DLH DKI Jakarta pada 25 Maret 2019, PT Mahkota Indonesia sudah lakukan pelanggaran, hasil lab pada cerobong asam sulfat unit II melewati baku kualitas untuk patokan sulfur dioksida SO2,” katanya.

Ia menyebutkan PT Mahkota Indonesia harus mengatur pelanggaran itu dalam tempo 45 hari. Bila tidak, kata Andono, PT Mahkota akan dikasih sangsi yang lebih berat.

“Jika PT Mahkota Indonesia tidak lakukan administratif desakan pemerintah, maka dipakai sangsi lebih berat sesuai dengan ketetapan perundang-undangan. Ini kita berikan ke penanggung jawab, dikerjakan sangsi sesuai dengan ketetapan pengenaan sangsi administrasi,” tutup Andono.

Selain itu, faksi pengelola pabrik, Stephen, akui akan selekasnya mengatur serta melakukan sangsi. Diakuinya dalam tempo 5 hari akan mengakhiri persoalan yang membuat faksinya mendapatkan sangsi.

“Akan kita kerjakan sesuai dengan ketetapan, itu saja sich dari saya, dalam tempo 5 hari akan kita tuntaskan,” katanya.

Awalnya dikabarkan, Gubernur Anies Baswedan meneken Ingub Nomer 66 Tahun 2019 pada Kamis (1/8). Petunjuk itu berisi mengenai pengaturan kualitas udara Jakarta. Dalam ingub itu, Anies memberikan perintah pada beberapa lembaga untuk melakukan beberapa kebijaksanaan serta beberapa langkah.

Ada tujuh petunjuk yang dikeluarkan Anies jadi langkah pengaturan kualitas udara. Diantaranya, Anies memberikan instruksi pengaturan pada sumber penghasil polutan tidak bergerak, seperti cerobong industri aktif.